STRUKTUR
PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN dan KEMISKINAN
- STRUKTUR
PRODUKSI
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan
hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi
produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur
produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi
kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi
nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi
nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
·
Sifat manusia dalam perilaku
konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju
konsumsi lebih banyak barang-barang industri
·
Perubahan teknologi yang
terus-menerus, dan
·
Semakin meningkatnya keuntungan
komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
2. PENDAPATAN
NASIONAL
Salah satu indikator terpenting dalam perekonomian suatu
negara yaituPendapatan Nasional. Pendapatan Nasional yaitu jumlah
pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu
negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya
selama satu tahun.
Pendekatan Nasional sering dipergunakan sebagai indikator
ekonomi dalam hal :
1. Menentukan laju tingkat pertumbuhan perekonomian suatu
Negara
2. Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan
pembangunan ekonominya
3. Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu
Negara dengan Negara lainnya.
Konsep Perhitungan
Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional :
·
Produk Domestik Bruto
(GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product)
merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit
produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.
Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang
bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum
diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP
dianggap bersifat bruto/kotor.
·
Produk Nasional Bruto
(GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau
PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk
suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan
jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak
termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara
tersebut.
·
Produk Nasional Neto
(NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah
GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula
disebut replacement). Replacementpenggantian barang
modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi
umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat
menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
·
Pendapatan Nasional
Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah
pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat
diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang
bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak
hadiah, dll.
·
Pendapatan
Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah
jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk
pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan
perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer
payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa
produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun
lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para
pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk
mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak
laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba
yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk
beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran
pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan
dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi
bekerja).
·
Pendapatan yang siap
dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income)
adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa
konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi
investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal
income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct
tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain,
artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan Nasional dapat dihitung dengan tiga pendekatan,
yaitu:
1. Pendekatan Pendapatan, dengan cara
menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima
rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai
imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
Y = r + w + i + p
2. Pendekatan Produksi, dengan cara menjumlahkan
nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niagaselama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung
dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang
jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
Y = [(Q1 x P1) + (Q2 x P2) + (Qn x Pn)
......]
3. Pendekatan pengeluaran, dengan cara
menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang
diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan
pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh
empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption),
pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan
selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.
Y = C + I + G + (X-M)
Pendapatan Nasioanal per kapita
Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan
rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu
tahun. Biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat
kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini
diperoleh dengan membagi pendapatan nasioanal (GNP atau GDP) dengan jumlah
penduduk di suatu negara (Indonesia).
3. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DAN KEMISKINAN
Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Masalah
besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan)
distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi
pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari
munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut
akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan
konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang
berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini.
Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan
angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang
dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar
angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara
maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang
relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak
terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian,
masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah
menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai
upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa
bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk
memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di
negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional
seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya
berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan
bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur
sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan
pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan
faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak
(kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan
memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik,
perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu
melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan
kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses
otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan
yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan
subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan
penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk
yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya.
Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin
tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah
digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan.
Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi
terjadinya ketimpangan.
Tingginya
Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya
terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan
masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru
sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan
terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan,
semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia
yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari
permasalahan ini.
DISTRIBUSI PENDAPATAN
Suatu ukuran yang
singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu
negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal
(kemerataan sempurna) dengan kurve Lorenz dbandingkan dengan luas total dari
separuh bujur sangkar dimana terdapat kurve Lorenz tersebut.
Dalam gambar 2, koefisien
gini ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang diarsir A dengan luas
segi tiga BCD. Koefisien gini diambil dari nama ahli stastistik Italia yang bernama
C. Gini yang menemukan rumus tersebut pada tahun 1912.
Koefisien gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya
terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna).
Negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi memiliki koefisien gini
berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidak merataan menengah berkisar antara 0,36 –
0,49 dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35.
Untuk Indonesia secara keseluruhan memiliki koefiisen
gini sebesar 0,30 – 0,40. Dengan demikian kemerataan distribusi pendapatan
semakin lama semakin membaik.
Distribusi Fungsional
Ukuran distribusi
pendapatan lain, yang sering digunakan oleh para ekonom adalah distribusi
fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi. Ukuran distribusi ini
berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh
masing-masing faktor produksi. Disamping memandang individu-individu sebagai
kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional tersebut
menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan
dibandingkan dengan persentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari
: sewa, bunga, dan laba.
· Gambar di bawah ini memberikan
gambaran yang sederhana dari teori distribusi fungsional
tradisional. Misal dalam perekonomian hanya ada 2
faktor produksi yaitu modal yang merupakan faktor produksi tetap dan
tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi variabel.
·
Berdasarkan asumsi pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan
oleh Marginal Productnya (VMPL) sama dengan tingkat upah riil.
Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal produk yang manurun, permintaan akan
tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang menurun dari jumlah tenaga
kerja yang diperkejakan.
· Kurve
permintaan akan tenaga kerja yang berslope negatif tersebut ditunjukkan oleh DL.
Sedangkan kurve penawaran tenaga kerja adalah SL, dan tingkat upah
keseimbangan akan sama dengan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga
kerja.
KEMISKINAN
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan
dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan
kelompok masyarakat berpenghasilan rendahserta tingkat kemiskinan atau jumlah
orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar
dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.
Akan tetapi, sejarah menunjukan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mngkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonsia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.
Akan tetapi, sejarah menunjukan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mngkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonsia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.
Penyebab Kemiskinan
·
Karena ciri dan
keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan
kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah
·
Kebijakan dalam
negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional
antara lain dari segi pendanaan
Ukuran Kemiskinan
1.
Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
2.
Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
Strategi Dalam
Mengurangi kemiskinan
·
Pembangunan Sektor
Pertanian
Sektor pertanian memiliki peranan
penting di dalam pembangunan karena sektor
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
·
Pembangunan Sumber
Daya manusia
Sumberdaya manusia merupakan investasi
insani yang memerlukan biaya yang
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
·
Peranan Lembaga
Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas
yang baik dilingkungan masyarakat
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan
Faktor-faktor Penyebab kemiskinan
Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung
maupun tidak langsung
maupun tidak langsung
·
Tingkat kemiskinan
cukup banyak.
·
Mulai dari tingkat
dan laju pertumbuhan output ( produktivitas tenaga kerja ).
·
Tingkat inflasi.
·
Tinggat Infestasi.
·
Alokasi serta
kualitas sumber daya alam.
·
Tingkat dan jenis
pendidikan.
·
Etos kerja dan
motivasi pekerja.
REFERENSI
:
0 komentar:
Posting Komentar